Jumat, 21 Januari 2011

DAMPAK BENCANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN

a.       Rangkuman Dampak Bencana
Skala bencana yang terjadi dapat dilihat dari besarnya jumlah korban manusia dan kerusakan yang ditimbulkannya. Sebanyak 16 (enam belas) Kabupaten/Kota mengalami  kerusakan.  Dari seluruh Kabupaten/Kota yang terkena bencana tsunami, Kabupaten/Kota yang mengalami kerusakan terparah adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Besar. Desa yang terkena tsunami sebanyak 654 desa (11,4 persen) dan diperkirakan Persentase keluarga miskin terkena tsunami sebesar 15,16 persen (63.977 KK)[1]

Sampai saat ini, jumlah korban yang terdata terus meningkat, demikian pula kerusakan yang berhasil diinventarisasi. Jumlah korban di 15 kabupaten di Provinsi NAD[2] diperkirakan mencapai 126.602 meninggal dunia dan telah dimakamkan, serta Hilang 93.638 orang (Dari jumlah ini diperkirakan sebagian meninggal/ berada di Pengungsian/di luar Aceh). Jumlah pengungsi sampai dengan tanggal 21 Maret 2005 adalah sebanyak  514.150 jiwa di 21 Kabupaten/Kota. Sementara jumlah korban di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan 130 orang meninggal dan 24 orang hilang[3].


Jumlah pengungsi hari ini sebanyak 514.150  jiwa, yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota (Himpunan laporan Satlak I, II dan III)

No.
KAB/KOTA
JUMLAH PENGUNGSI
RUMAH PENDUDUK/TENDA DARURAT
BARAK/ HUNTARA
TOTAL
1
Banda Aceh
48,360
1,561
49,921
2
Aceh Besar
91,157
6,328
97,485
3
Sabang
3,712
-  
3,712
4
Pidie
74,404
11,456
85,860
5
Bireuen
46,768
3,035
49,803
6
Aceh Utara
26,662
450
27,112
7
Lhokseumawe
952
1,542
2,494
8
Aceh Timur
13,182
527
13,709
9
Langsa
6,156
-  
6,156
10
Aceh Tamiang
3,224
-  
3,224
11
Aceh Jaya
38,217
2,205
40,422
12
Aceh Barat
70,804
1,885
72,689
13
Nagan Raya
16,560
480
17,040
14
Aceh Barat Daya
3,480
-  
3,480
15
Aceh Selatan
16,148
-  
16,148
16
Aceh Singkil
-  
105
105
17
Simeulue
18,009
-  
18,009
18
Bener Meriah
648
-  
648
19
Aceh Tengah
5,288
-  
5,288
20
Gayo Lues
234
-  
234
21
Aceh Tenggara
611
-  
611

T O T A L
484,576
29,574
514,150
(Laporan Satlak I Lhokseumawe tgl 18 Maret 2005, revisi jumlah pengungsi di Hunian sementara)


i.       Aspek Sosial dan Kemasyarakatan

Selain korban jiwa, bencana gempa dan tsunami tersebut juga menyebabkan kerusakan di berbagai sektor dan bidang kehidupan. Dalam kelompok bidang sosial dan kemasyarakatan kerusakan terjadi antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Di bidang pendidikan diperkirakan 1.586 sekolah terkena dampak yang meliputi rusak ringan, rusak berat ataupun hancur, atau setara dengan 23.5% dari jumlah sekolah yang ada sebelum bencana. Untuk setiap jenjang pendidikan, kerusakan yang teridentifikasi adalah 115 TK/RA, 1012 SD/MI, 261 SMP/MTs, 175 SMU/SMK/MA, 18 PT/PTA dan 5 SLB. Keseluruhan kerusakan di bidang pendidikan diperkirakan bernilai Rp.1,376 triliun, sementara kerugian diperkirakan mencapai Rp.169 miliar[4].

Di bidang kesehatan 6 rumah sakit mengalami kerusakan yaitu: RS Dr.  Zainoel Abidin, RS Jiwa Banda Aceh, RS Fakinah Banda Aceh, RSUD Tjut Nya Dien Meulaboh, RSUD Lhokseumawe dan RSUD Sigli[5]. Selain itu kerusakan juga terjadi pada poliklinik 6 unit, puskesmas 41 unit, polindes 390 unit, puskesmas pembantu 59 unit, politeknik kesehatan 6 unit, kantor dinas kesehatan 3 unit, laboratorium kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan 3 unit, gudang farmasi 3 unit, bangunan praktek swasta, balai besar pengawasan obat dan makanan, dan puskesmas keliling/ambulan. Keseluruhan kerusakan diperkirakan bernilai Rp.767 miliar, sementara kerugian bernilai Rp.87 miliar[6].

Di bidang keagamaan kerusakan terjadi pada berbagai tempat ibadah dan fasilitas kantor Departemen Agama yang mencakup Kanwil Departemen Agama Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Asrama Haji embarkasi Banda Aceh, Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota  dan Kantor urusan Agama (KUA). Tempat ibadah di NAD yang mengalami kerusakan terdiri dari 1.059 mesjid dan mushola, 8 gereja, 2 pura/ vihara[7].

Untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperkirakan jumlah perempuan di tempat-tempat pengungsian berkisar 37%; yang hamil 0,3% dan ibu yang menyusui 1%; banyak perempuan harus menjadi kepala keluarga atau menjadi pencari nafkah utama; proporsi anak diantara populasi pengungsi sekitar 15-25%; perempuan dan anak di tempat pengungsian memerlukan kebutuhan yang spesifik; seluruh korban mengalami trauma fisik dan psikis karena banyak orang tua yang kehilangan anak dan anak yang kehilangan keluarganya; pengungsi telah tersebar ke beberapa daerah di luar Propinsi NAD, sehingga perempuan dan anak menjadi rentan terhadap traficking.


ii.     Aspek Ekonomi

Untuk kelompok bidang perekonomian bencana menyebabkan kerusakan pada bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian dan kehutanan, perikanan dan kelautan serta ketenagakerjaan.

Perkiraan di bidang ekonomi menunjukkan jumlah Bank Umum terkena tsunami 17,61 persen (25 unit) dan BPR sebanyak 8,89 persen (4 unit). Dari keseluruhan kredit yang diberikan sektor perbankan sebesar Rp 3.9 triliun, sekitar Rp 2 triliun diperkirakan menjadi kredit bermasalah (IDB, Januari 2005)[8].

Di bidang perindustrian, untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) tingkat kerusakan diperkirakan mencapai rata-rata 65%, industri besar 60%. Terdapat juga kerusakan infrastruktur Departemen Perindustrian. PT. Semen Andalas Indonesia mengalami rusak parah. BUMN lain yang juga mengalami kerusakan adalah PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. ASEAN Aceh Fertilizer. Kerusakan aset industri manufaktur pada skala menengah diperkirakan mencapai Rp.84 miliar. Selain itu, terdapat 92.000 industri kecil/rumah tangga di Aceh dan sekitar 12.500 industri kecil/rumah tangga di Nias yang mengalami kerusakan. Bila diasumsikan rata-rata nilai aset industri kecil/rumah tangga tersebut sebesar Rp.30 juta maka total nilai kerusakan diperkirakan industri kecil dan mencapai Rp.3,1 triliun[9]. Lebih spesifik lagi UMKM yang terkena tsunami sebanyak 20,88 persen (5.176 unit), hotel 30,41 persen (59 unit), restoran 17,20 persen (1.119 unit), pasar 1,29 persen (195 unit), dan warung sebanyak 16,71 persen  (7.529 unit)[10].

Fasilitas perdagangan di NAD yang diperkirakan mengalami kerusakan meliputi 65 kelompok pertokoan, 54 pasar permanen, 69 pasar non-permanen, 69 supermarket, 1 pasar hewan, 19 pasar ikan, 25 bank umum dan 4 bank perkreditan rakyat. Kerusakan juga menimpa 59 hotel dan tempat penginapan serta usaha kecil yang bergerak di bidang perkayuan, kulit, besi, keramik, pakaian dan pengolahan makanan[11].

Di bidang pertanian dan kehutanan, terdapat kerusakan sawah 23.330 ha, dan lahan tegalan 22.785 ha. Di areal tersebut terdapat tanaman pangan dan hortikultura yang diusahakan oleh petani setempat. Jaringan irigasi tersier dan kwarter yang mengalami kerusakan di 31 kecamatan (8 kabupaten) dengan areal irigasi 8.275 ha. Kerusakan tanaman perkebunan rakyat seluas 43.500 ha yang terdiri dari kelapa 23.533 ha, karet 5.395 ha, kopi 6.242 ha, mete 6.931 ha, kelapa sawit 1.600 ha, pinang 2.761 ha, kakao 2.768 ha, nilam 710 ha, cengkeh 4.600 ha, pala 1.808 ha, dan jahe 218 ha. Temak yang hilang/mati diperkirakan terdiri dari sapi 78.450 ekor, kerbau 62.561 ekor, domba 16.133 ekor, kambing 73.010 ekor dan unggas 1.624.431 ekor. Disamping itu juga berbagai peralatan seperti hand traktor, pompa air, traktor besar, alat pengolah nilam, karet, minyak kelapa, pengolah dendeng dan lainnya ikut rusak. Lahan pertanian kehilangan kesuburannya akibat lumpur, penggaraman, pasir, erosi, dan sebagainya, di mana diperkirakan 5000-7000 Ha lahan hilang secara permanen.[12]. Rekapitulasi bidang pertanian dan kehutanan berdasarkan data Departemen Pertanian adalah sebagai berikut :



NO
Kabupaten dan Kota
Kerusakan Lahan Pertanian
Ternak Hilang
Sawah (ha)
Kebun (pohon)
Ladang (ha)
(ekor)
1
Sabang

 4,147

32,061
2
Banda Aceh
 75

 50
  332,505
3
Aceh Besar 
 5,611
 7,048
 9,465
  500,000
4
Pidie
 1,859
 11,304
 3,072
  238,301
5
Bireun
 2,118
 9,575
567
  153,961
6
Aceh Utara
 1,224

612
74,460
7
Kota  Lhokseumawe



27,292
8
Aceh Timur
 2,119



14
Aceh Barat
 1,432
 14,950
 1,114
  251,962
15
Nagan Raya
757
 14,895
 1,560
  137,765
16
Aceh Jaya
 1,645
 12,240
 3,068
  156,280
17
Simelue
 3,410
 14,937
 79

18
Aceh Selatan

 9,636


19
Aceh Barat Daya
 3,080
 3,729
 4,758

20
Aceh Singkil





Jumlah
 23,330
 102,461
 24,345
  1,904,587
Sumber : Tim Penanggulangan Bencana Nasional Departemen Pertanian,2005


Di bidang perikanan dan kelautan, Khusus di sektor perikanan, terdapat 19 unit (0,37 persen) TPI (tempat pelelangan ikan) yang rusak[13], dan dari 72 buah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang tersebar di 8 kabupaten, 32 buah terkena dampak tsunami, yaitu 5 di kabupaten Aceh Besar, 6 di kabupaten Pidie, 10 di kabupaten Aceh Utara, dan 8 di kabupaten Aceh Barat. Sedangkan di Nias Sumatera Utara, terdapat 1 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Pasar Sirombu yang terkena dampak tsunami.

Dari 16.070 unit armada perikanan tangkap di NAD, jumlah armada penangkapan ikan yang berlokasi di daerah yang terkena dampak tsunami mencapai 9.563 unit, yang terdiri dari 3.969 unit (41,5%) berupa perahu tanpa motor, 2.369 unit (24,8%) perahu motor tempel, dan 3.225 unit (33,7%) berupa kapal motor dengan ukuran antara < 5 GT s/d  50 GT.

Sementara itu budi daya tambak di Provinsi NAD tersebar di 11 kabupaten/kota pantai yang umumnya terkena dampak langsung dari bencana gempa bumi dan tsunami, dengan luas total sebelum terkena bencana sebesar 36.614 Ha[14].

Di bidang ketenagakerjaan, dari jumlah angkatan kerja di NAD sebanyak  2.254.155 orang, diperkirakan 25% kehilangan pekerjaan akibat bencana alam, 30% di sektor pertanian kehilangan pekerjaan akibat kerusakan lahan dan sekitar 170 ribu orang kehilangan pekerjaan di sektor UKM. Selain itu, diperkirakan 60.000 pekerjaan hilang karena kematian tenaga kerja, dan diasumsikan 130.000 nelayan kehilangan pekerjaan, setidaknya untuk sementara. Total pengangguran diperkirakan akan mencapai 30% di daerah yang terkena bencana[15].

iii.    Aspek Infrastruktur

Dampak bencana terhadap kelompok bidang infrastruktur mencakup kerusakan pada bidang perumahan, sarana dan prasarana, perhubungan, telekomunikasi dan informasi, pengairan dan irigasi, serta bidang energi.

Di bidang perumahan total rumah, baik modern, semi modern dan tradisional, yang rusak diperkirakan berjumlah 278.961 rumah[16]. Pusat kerusakan terletak 2-3 mil di zona sepanjang pantai barat; Kota Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Besar, Kota Sabang, dan Aceh Jaya. Keseluruhan kerugian diperkirakan bernilai Rp.13 triliun yang mencakup nilai kerusakan perumahan tersebut, pembersihan puing-puing, kehilangan infrastruktur tersier dan kerusakan furnitur[17].

Untuk sarana dan prasarana, diperkirakan 6.891 km jalan mengalami kerusakan[18].  Di provinsi NAD Lintas Timur (Banda Aceh - Lhokseumawe - Batas Sumut) secara Umum kondisinya relatif masih cukup baik, ada sekitar 30 km yang mengalami kerusakan di mana sebagian berupa retak memanjang; pada Ruas dalam Kota Banda Aceh dan Banda Aceh - Krueng Raya terdapat 5 buah jembatan dan box culvert yang rusak dan kerusakan jalan sepanjang sekitar 10 km; pada Lintas Barat (Banda Aceh-Lamno-Calang-Meulaboh) jalan yang rusak baik ringan maupun berat ada sekitar 203.5 km, sedangkan jembatan yang rusak sekitar 110 buah;  pada Lintas Tengah dan Penghubung Lintas (Beureunun-Geumpang-Tutut-Meulaboh) sekitar 15 Km Jalan dalam kondisi rusak berat; pada Penghubung Lintas (Bireun-Takengon-Jeuram-Meulaboh) kondisi yang ada relatif sudah baik, namun kondisi medannya masih cukup berat untuk dilalui angkutan berat; pada Jalur  Batas Sumut-Gelombang-Tapaktuan-Blangpidie–Meulaboh terdapat sekitar 25 km jalan yang rusak dan tiga buah jembatan yang rusak opritnya, dan sampai sekarang sedang dalam proses perbaikan. Sementara di provinsi  Sumatera Utara khususnya Nias Jalur  Lolowau-Sirombu dan Tuhemberua-Lahewa mengalami kerusakan badan jalan sepanjang sekitar 5 km, dan kerusakan lantai maupun oprit pada beberapa jembatan. Diperkirakan dibutuhkan Rp.2,25 triliun untuk perbaikan kerusakan di kedua provinsi tersebut[19].

Untuk fasilitas sanitasi dan air minum diperkirakan 209 treatment plant production, 32 water tank truck, 313 km jaringan perpipaan, 60.000 sumur gali dan 14.998 sumur pompa tangan mengalami kerusakan[20].

Kerusakan fasilitas perhubungan mencakup transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan telekomunikasi. Untuk transportasi darat, kerusakan mencakup 7 terminal bus, 8 tempat pengujian kendaraan bermotor dan jembatan timbang, 1 fasilitas kelengkapan jalan, 1 stasiun bus DAMRI, 52 bus perintis/kota, dan 9 dermaga penyeberangan. Untuk transportasi laut kerusakan mencakup 19 pelabuhan laut dan 9 sarana dan prasarana navigasi laut. Untuk transportasi udara, 7 bandara mengalami kerusakan ringan. Untuk telekomunikasi dan SAR, kerusakan mencakup masing-masing 1 unit telekomunikasi seluler, PSTN, CDMA dan keperintisan, 27 kantor pos, 25 fasilitas komunikasi operasi serta 1 kantor SAR. Diperkirakan dibutuhkan Rp.864 miliar untuk menangani kerusakan tersebut pada tahap emergency, rehabilitasi dan rekonstruksi[21]. Kerusakan terjadi terhadap Sarana dan Prasarana jalan nasional dan jalan provinsi 32 %  = 915 km dari 3484,6 km jalan yang ada. Kerusakan jembatan mencapai 25 % dari 16.0687,70 m jembatan di jalan nasional dan 18.181,30 m jembatan di jalan provinsi. Secara lebih rinci kerusakan untuk jalur transportasi antara lain[22] :
1.       Lintasan sepanjang 207,48 km mengalami rusak ringan dan 57,17 km mengalami rusak berat.
2.       Jalan lintas Barat sepanjang 684,29 km ini mengalami rusak berat sepanjang 309,09 km, rusak ringan : 132,05 km.
3.       kerusakan yang terberat terjadi pada lintasan Banda Aceh – Meulaboh dengan panjang jalan yang ada 245 km mengalami kerusakan sepanjang 214 km.
4.       Sisa kerusakan secara sporadis terjadi pada lintasan dari Meulaboh ke batas Sumatera Utara.
5.       Jaringan jalan yang ada di pulau Weh, pulau Simeulue, pulau – pulau Aceh dan pulau Banyak sepanjang 167,05 km jalan ini mengalami rusak ringan dan sepanjang 87,56 km rusak berat.
6.       Jalan nasional sepanjang 245 km, mengalami kerusakan sepanjang 214 km, atau 88% rusak. Fasilitas transportasi lainnya seperti bandar udara, pelabuhan laut mengalami kerusakan 30%.

Di bidang pengairan dan irigasi, di provinsi NAD kerusakan irigasi karena tsunami diperkirakan mencapai 28.000 Ha, sementara karena gempa mencapai 14.473 Ha; kerusakan prasarana sungai mencapai 238.27 km dan kerusakan pengaman pantai sepanjang 10 km. Di provinsi Sumatera Utara, infrastruktur irigasi yang terkena dampak adalah 3.700 Ha dan 35.10 km prasarana sungai[23].

Untuk bidang energi dan sumberdaya mineral, kerusakan baik berat maupun ringan diidentifikasi terjadi pada depot BBM di Krueng Raya, Meulaboh, Lhokseumawe, Gunung Sitoli, dan Sabang. Selain itu kantor dan SPBU Banda Aceh mengalami kerusakan. Sarana dan prasarana kelistrik yang mengalami kerusakan mencakup antara lain: pembangkit Apung di Banda Aceh, pembangkit di Meulaboh, pembangkit di Sabang, jaringan distribusi tegangan menengah (JTM) sepanjang 1.854 kms di daerah Sabang dan Banda Aceh, 1.431 kms di daerah Meulaboh, jaringan distribusi tegangan rendah (JTR) sepanjang 2.641 kms di daerah Sabang dan Banda Aceh, 1.620 kms di daerah Meulaboh,gardu sebanyak 1.024 buah di daerah Sabang dan Banda Aceh, 576 buah di daerah Meulaboh, sambungan rumah sebanyak 92.015 pelanggan, gardu beton sebanyak 17 buah, dan gardu hubung di Banda Aceh[24].


iv.   Aspek Pemerintahan

Untuk bidang pemerintahan, kerusakan dialami oleh hampir semua instansi pemerintah yang menyebabkan lumpuhnya pemerintahan daerah di provinsi NAD. Karena itu tujuan strategi penanggulangan bencana dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk “memfungsikan kembali penyelenggaraan kepemerintahan daerah”. Sampai dengan tanggal 9 Maret 2005, secara berangsur-angsur telah terjadi pemulihan di 21 kabupaten/kota sebanyak 20 unit bangunan gubernur/bupati/walikota, 248 dinas, dan 176 badan sudah mulai berfungsi. Sementara yang masih tidak berfungsi adalah 2 unit bangunan gubernur/bupati/walikota, 49 dinas, dan 22 badan[25]. Selain itu diperkirakan 24 kecamatan dan 639 desa belum dapat berfungsi seperti sedia kala.


v.     Aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Pada kelompok bidang tata ruang dan lingkungan hidup, kerusakan di bidang lingkungan hidup antara lain mencakup kerusakan mangrove, terumbu karang dan budi daya rumput laut. Kerusakan diperkirakan terjadi pada 90% dari 525 ha mangrove, 30% dari 97.250 ha terumbu karang dan 20% dari 600 ha budi daya rumput laut, dengan perkiraan kerugian sebesar 2,5 juta dolar untuk mangrove, 332,4 juta dolar untuk terumbu karang dan 2,3 juta dolar untuk budi daya rumput laut. Selain itu beberapa dampak bencana pada lingkungan hidup di Aceh mencakup pembentukan delta di Meulaboh hilir sungai; beberapa sungai rendah terbendung sampah yang dapat menyebabkan genangan air dan banjir sehingga kualitas air bersih akan turun; sumur rendah di area 2-4 km dari garis pantai tercampur dengan air garam sehingga mencemari air tawar; sisa sampah dan mayat yang membusuk meresap ke dalam genangan air dan mencemari sumber-sumber air bersih; sampah industri tersebar ke berbagai wilayah dan mungkin dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan; kerusakan di kawasan industri Pertamina yang dikhawatirkan dapat mencemarkan lingkungan pesisir dan biota laut;  serta kerusakan tambak udang dan ikan yang mengakibatkan kerugian material bagi nelayan dan kerugian bagi ekosistem[26].

Dari 5.736 desa di 17 kabupaten/kota diperkirakan 654 terkena bencana, dan berkaitan dengan tata guna tanah, keseluruhan tanah yang terkena dampak bencana diperkirakan mencapai 667.066 Ha dari sekitar 4 juta Ha tanah di 17 kabupaten/kota tersebut. Diperkirakan tanah non-pertanian yang juga terkena dampak bencana meliputi 113.929 Ha perkebunan, 91.517 Ha tanah negara, 44.312 Ha perumahan, dan 1.714 Ha tanah bangunan industri[27]. Terdapat daerah yang tenggelam di 4 kecamatan yaitu kecamatan Meuraya, Syiah Kuala, Kuta Raja dan Jaya Baru. Sementara jumlah bidang tanah yang terdaftar di daerah yang terkena bencana adalah 405.755 bidang dari perkiraan 1.498.200 jumlah bidang tanah yang ada di provinsi NAD[28].     

Pantai Barat yang mengalami kerusakan dapat dibagi menjadi tiga wilayah dengan karakteristik sebagai berikut[29]:
1.      Pantai dengan daratan tipis dan Tebing perbukitan. Jarak perbukitan dari pantai berkisar 0-1,5 Km, sehingga perkampungan yang ada umumnya hilang, dan banyak penduduk (korban sekitar 90%) tidak dapat menyelamatkan diri karena umumnya tebing bukit/gunung hamper 90 derajat, dan berbatu cadas (tidak bisa dipanjat). Hanya sedikit kawasan yang mempunyai akses ke daratan tinggi melandai. Kawasan tersebut meliputi: Lho’nga, Leupung, Jeumpa, Lhong,
2.      Pantai dengan daratan dan terdapat beberapa bukit kecil di tengahnya. Kawasan meliputi: Lamno,  Lhok Krut, Calang, Panga.
3.      Pantai dengan daratan berawa-rawa. Kawasan tersebut meliputi: Suak Timah, Meulaboh, Pesisir pantai Kab. Abdya.

Perkiraan dampak kerugian terhadap neraca pembayaran dalam negeri, yaitu dampak terhadap impor sebesar Rp.3,971 triliun, termasuk dampaknya terhadap pendanaan fiskal Pemerintah yang diperkirakan sebesar Rp.518 miliar. Secara keseluruhan, tragedi bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara tersebut diperkirakan memiliki dampak kerugian sekitar 2,7% dari PDB Nasional atau lebih dari 97% dari PDRB Provinsi Aceh. 

Table Rangkuman Penilaian kerusakan dan kerugian
Sektor
 Kerusakan
Kerugian
Total
Sektor sosial, termasuk: perumahan, pendidikan, kesehatan, agama dan budaya
15,657
 532
16,186
Sektor infrastruktur, termasuk : transport, komunikasi, energy, air dan sanitasi, bendungan
5,915
 2,239
8,154
Sektor Produksi, termasuk : agribisnis, perikanan, industri dan perdagangan
3,273
 7,721
8,154
Lintas Sektor , termasuk : lingkungan, Pemerintahan, bank dan Keuangan
2,346
 3,718
6,064
Total (Rp. trilliun )
27.191
14,210
41,401
Sumber : Bappenas dan WB 18 Januari 2004






[1] Data UNSYIAH for Aceh Reconstruction, 7 Maret 2005
[2] Data Bakornas PBP, 21 Maret 2005 jam 17.00 WIB
[3] Data Bakornas PBP, 21 Maret 2005 jam 17.00 WIB
[4] Data Departemen Pendidikan Nasional
[5] Data Departemen Kesehatan
[6] Data Bank Dunia
[7] Data Departemen Agama
[8] Dikutip dari buku UNSYIAH for Aceh Reconstruction, 7 Maret 2005
[9] Data Departemen Perindustrian dan Bank Dunia
[10] Berdasarkan data dari UNSYIAH for Aceh Reconstruction, 7 Maret 2005
[11] Data Mapframe ADB
[12] Data Departemen Pertanian dan Bank Dunia
[13] Data dari UNSYIAH for Aceh Reconstruction, 7 Maret 2005
[14] Data Bank Dunia
[15] Data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bank Dunia
[16] Data Kementerian Negara Perumahan Rakyat
[17] Data Bank Dunia
[18] Data Bank Dunia
[19] Data Departemen Pekerjaan Umum
[20] Data Departemen Pekerjaan Umum
[21] Data Departemen Perhubungan
[22] Data dari UNSYIAH for Aceh Reconstruction, 7 Maret 2005
[23] Data Sektor dan Bank Dunia
[24] Data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 
[25] Data Departemen Dalam Negeri, 9 Maret 2005 pk 06.00 WIB
[26] Data Bank Dunia
[27] Data Mapframe ADB
[28] Data BPN
[29] Data dari UNSYIAH for Aceh Reconstruction, 7 Maret 2005